JARINGAN ANTI KORUPSI KAB. BUTON

  Pengadilan Negeri Kendari telah menjatuhkan vonis terhadap lima terdakwa kasus korupsi pembangunan Gedung Expo Buton pada Kamis (31/7/2025). Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Buton, La Ode Zilfar Djafar, divonis 2 tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsider 1 bulan kurungan. Empat terdakwa lainnya juga menerima vonis berbeda, dengan hukuman bervariasi antara 2 tahun 6 bulan hingga 5 tahun 4 bulan penjara. Zulkifli, salah satu terdakwa, divonis 5 tahun 4 bulan penjara, denda Rp 100 juta subsider 2 bulan kurungan, dan dibebankan uang pengganti (UP) subsider 3 bulan. Purnama divonis 4 tahun 8 bulan penjara, denda Rp 250 juta subsider 1 bulan kurungan, dan dibebankan UP subsider 2 bulan. Ismail divonis 4 tahun 3 bulan penjara, denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan, dan dibebankan UP subsider 2 bulan. Terdakwa Hamza Failu divonis 2 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 50 juta subsider 1 bulan kurungan. Sidang yang dipimpin oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Ar...

Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis, ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara (Sultra).  Abdul Azis ditetapkan sebagai tersangka bersama empat orang lainnya usai serangkaian Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Sulawesi Tenggara (Sultra), Jakarta, dan Sulawesi Selatan (Sulsel) pada Kamis (7/8/2025). Di antaranya, Andi Lukman Hakim selaku PIC Kemenkes untuk Pembangunan RSUD; Ageng Dermanto selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek Pembangunan RSUD di Kolaka Timur; Deddy Karnady selaku pihak swasta PT PCP; dan Arif Rahman selaku pihak swasta PT PCP.   “Menetapkan lima orang tersangka sebagai berikut: ABZ (Bupati Kolaka Timur Abdul Azis), ALH (Andi Lukman Hakim), AGD (Ageng Dermanto), DK (Deddy Karnady), AR (Arif Rahman),” kata Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, di Gedung Merah Putih, Jakarta, pada Sabtu...

  Sejumlah kasus dugaan korupsi mencuri perhatian publik di awal tahun ini, hingga Maret 2025. Kerugian negara akibat kasus-kasus ditaksir mencapai triliunan rupiah. Perkara rasuah ini pun terjadi di berbagai sektor, mulai dari perbankan, lembaga pembiayaan negara, hingga minyak dan gas.  Berbagai kasus korupsi yang dibongkar ini berhasil mengejutkan masyarakat dan memicu amarah publik. Pasalnya, kasus-kasus tersebut melibatkan sejumlah pejabat tinggi lembaga negara dan pengusaha yang seharusnya bertanggung jawab dalam mengelola dana publik. Lebih lanjut, berikut daftar kasus korupsi yang diungkap di awal 2025: Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah Pertamina Dugaan korupsi Pertamina muncul dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina, Sub Holding, dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) periode 2018 hingga 2023. Perkara rasuah ini dinilai merugikan keuangan negara setidaknya Rp 193,7 triliun selama satu tahun. Sedangkan, waktu terjadinya pe...